Hanura

Pelayanan Kesehatan Anak Terancam

 SABTU, 31 MARET 2018 , 09:25:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pelayanan Kesehatan Anak Terancam

Foto/Net

RMOL. Sejumlah upaya dikerah­kan pemerintah untuk menga­tasi defisit di BPJS Kesehatan. Salah satunya, dengan revisi Perpres Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah memasuki tahap sinkronisasi. Saat ini draft tersebut sudah di Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi dan akan disahkan pada April mendatang.

Pegiat BPJS Watch, German E. Anggent mengungkapkan, semangat revisi Perpres JKN ini adalah menyesuaikan den­gan situasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Revisi tersebut dikhawatirkan akan mengu­rangi manfaat layanan BPJS Kesehatan bagi pesertanya.

"Ini sangat bertentangan den­gan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan manfaat pelayanan kesehatan untuk anak yang selama ini minim dan memprihatinkan," katanya.

Pihaknya memprediksi, kebu­tuhan fasilitas NICU/PICU dan pembiayaannya akan dikurangi, termasuk pelayanan untuk pe­nyakit-penyakit katastropik pada anak. Padahal pelayanan BPJS diharapkan mampu mengurangi angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak.

Meski diikutsertakan dalam proses sinkronisasi terkait re­visi Perpres JKN tersebut, BPJS Watch menyatakan kecewa lan­taran usulannya tidak dimasuk­kan dalam rancangan Perpres tersebut.

"Alasan BPJS defisit tidak tepat karena UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab membantu pendanaan JKN," terangnya.

BPJS Watch mencatat, pada 2017 tercatat ada 4,8 juta kela­hiran, sementara berdasarkan data dari BPJS Kesehatan me­nyebutkan hanya 700 ribu kela­hiran yang dilayani oleh BPJS kesehatan.

"Ini artinya ada 4 juta bayi tidak terlindungi oleh skema JKN ditengah situasi angka ke­matian ibu dan bayi tidak yang juga menurun," ujar German.

Pihaknya menekankan, dalam hal pelayanan pengobatan bayi dan anak tidak bisa bersuara sendiri. Selain itu masih banyak kasus bayi dan anak yang mem­butuhkan ruang NICU/PICU harus mencari sendiri rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut.

"Untuk itu BPJS Watch dan Tim Pokja Revisi Perpres JKN meminta agar pembahasan draft final yang telah diserahkan Kemenkumham ditunda final­isasinya untuk menggali lebih dalam dengan melibatkan stake­holder perlindungan anak yang lebih luas," katanya.

German menambahkan, meski BPJS Kesehatan mengalami de­fisit, program ini terbukti sangat membantu masyarakat dan men­jadi kebutuhan hajat hidup dan kebergantungan orang banyak.

"Maka sudah seharusnya kita semua sadar pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menga­takan pemerintah telah men­etapkan bauran kebijakan untuk meningkatkan efisiensi BPJS Kesehatan. Selain itu, juga ber­tujuan mendorong likuiditas keuangan BPJS Kesehatan.

Beberapa kebijakan sudah bisa dilakukan sejak awal tahun ini karena aturannya sudah ada. Sementara beberapa kebijakan lainnya baru akan efektif berlaku mulai semester II-2018 karena aturannya paling cepat diter­bitkan April. ***


Komentar Pembaca
Terduga Pembantai Keluarga Nainggolan Ditangkap
Eggi: Grace Natalie Langgar Pancasila

Eggi: Grace Natalie Langgar Pancasila

, 15 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Demo Tuntut Minta Maaf

Demo Tuntut Minta Maaf

, 12 NOVEMBER 2018 , 17:20:00

Cawapres Penghina Tunanetra

Cawapres Penghina Tunanetra

, 14 NOVEMBER 2018 , 11:49:00

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

, 15 NOVEMBER 2018 , 10:58:00

Pembunuhan Satu Keluarga Di Bekasi, Advokat Muda Batak Surati Kapolri
Hanya Sapa Sandiaga Uno, Kades Ini Berurusan Dengan Polisi
Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Dahlan Iskan16 November 2018 05:00

Jokowi Bisa Dimakzulkan Karena Ucapan Ketum PSI
Ibas Persilakan Kader Demokrat Dukung Jokowi, Relawan: <i>Alhamdulillah</i>
Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter

Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter

Hersu Corner12 November 2018 18:33

Survei Soal Peran Ulama Di Pilpres Berpotensi Memecah Belah Umat
Hari Ini PPP Tentukan Dukungan Capres

Hari Ini PPP Tentukan Dukungan Capres

Politik16 November 2018 05:20

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Dahlan Iskan16 November 2018 05:00

BMKG Imbau Waspadai Bencana Alam Selama Musim Hujan
Bawaslu Beri Pelatihan Saksi Di TPS

Bawaslu Beri Pelatihan Saksi Di TPS

Nusantara16 November 2018 04:16