Verified
Hanura

Saatnya Indonesia Memiliki Badan Otonom Yang Khusus

 KAMIS, 01 MARET 2018 , 10:00:00 WIB | LAPORAN: ARRY KURNIAWAN

Saatnya Indonesia Memiliki Badan Otonom Yang Khusus
RMOL. Pemerintah dinilai perlu membentuk Badan Pengendali Obat dan Makanan yang otonom langsung bertanggung jawab ke presiden. Badan ini setidaknya dipimpin oleh pejabat profesional yang mampu menjaga standar kelayakan produksi, mutu bahan baku dan standar harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia.

"Payung hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setidaknya diatur melalui peraturan pemerintah (PP), atau lebih kuat dengan UU Obat dan Makanan. Hal ini perlu untuk menghindari tumpang tindih dengan kebijakan Kementerian Kesehatan," tegas pengamat kebijakan publik UI Riant Nugroho melalui rilis yang diterima redaksi.

Riant mengingatkan, pendirian lembaga baru yang otonom (BPOM) itu perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak terkesan munculnya lembaga baru itu secara mendadak.

"Perlu dilakukan dengan simulasi saat BPOM berada di bawah naungan Kemenkes, dan saat BPOM berdiri sendiri. Dan juga perlu ada focus group discussion (FGD) dengan mengundang kalangan ahli manajemen yang kompeten," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia harus meniru lembaga Food and Drugs Administration (FDA) yang memiliki kewenangan otonom di luar departemen kesehatan di Amerika Serikat.

Tidak hanya itu. Tingginya harga obat yang bahan bakunya berasal dari impor juga sering dipermainkan oleh mafia bisnis obat, sehingga harga obat semakin tidak terjangkau oleh segenap rakyat miskin yang berada di pelosok Indonesia.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00

Ketua Umum PAN Setuju Uang Saksi Dibiayai Negara