Verified
Hanura

Stop Pembahasan Raperpres JKN

 RABU, 24 JANUARI 2018 , 11:11:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Stop Pembahasan Raperpres JKN

Foto/Net

RMOL. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pe­merintah menghentikan pem­bahasan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Alasannya, pembahasan terse­but tidak mengakomodir amanat UU Perlindungan Anak sehingga berpotensi merugikan anak-anak Indonesia. Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty menuturkan, isu perlindungan anak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum terako­modasi dengan baik.

"Dari jumlah kelahiran anak di Indonesia yang mencapai 4,8 juta jiwa per tahunnya hanya sekitar 1 juta jiwa yang ditan­gani oleh JKN, sementara si­sanya tidak masuk dalam skema pembiayaan BPJS,"  katanya di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta, kemarin.

Pihaknya mengingatkan, jika jumlah kelahiran tersebut tidak mendapat akses pelayanan kese­hatan maka potensi kematian bayi dan anak semakin tinggi. Selain itu, KPAI juga menyoroti wacana co-sharing biaya untuk penyakit katastropik yang diderita oleh anak. "Ini tentu bertentangan den­gan UU SJSN, harusnya masalah kesehatan anak ini dicover sep­enuhnya negara," sebutnya.

Sitti juga mendesak adanya optimalisasi program JKN di daerah-daerah. Memang sudah ada Inpres no. 8 tahun 2017, namun Inpres ini akan berakhir pada 31 Desember 2018. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, sebab lewat dari masa pelaksa­naannya pemerintah daerah bisa lepas tangan dari kewajibannya mendukung program JKN.

KPAI meminta pemerintah tidak menunda pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang rencananya akan diterapkan pada 1 Januari 2019. Jika ditunda maka sama saja dengan memperpanjang penderitaan rakyat yang selama ini belum menikmati program JKN.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00

Ketua Umum PAN Setuju Uang Saksi Dibiayai Negara