Verified
Hanura

Komisi IX Minta BPJS Kesehatan Buat Simulasi Sistem Cost Sharing

 MINGGU, 26 NOVEMBER 2017 , 13:05:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi IX Minta BPJS Kesehatan Buat Simulasi Sistem <i>Cost Sharing</i>

Saleh Partaonan Daulay/Net

RMOL. Wakil Ketua IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Direksi dan Dewan Pegawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost sharing.

Menurut Saleh, meski sistem cost sharing menjadi salah satu opsi untuk mengurangi defisit, namun kebijakan tersebut tetap akan berimplikasi bagi aspek lain, salah satunya mengenai kepesertaan dan pelayanan.

Dengan kebijakan itu, sambung Saleh, kemungkinan besar masyarakat mampu justru pindah ke asuransi swasta. Potensi inilah yang menjadi perhatian dari Komisi IX DPR, sebab harus diakui BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu.

"Karena itu, kami mengusulkan agar BPJS membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost sharing ini. Berapa sebetulnya nilai penghematan yang didapat, berapa persen bisa menutupi defisit, bagaimana cara yang akan ditempuh agar masyarakat yang mampu tetap mau menjadi peserta BPJS. Kemudian bagaimana cara BPJS kesehatan meningkatkan pelayanan bagi mereka yang membayar lebih," ujar Salah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/11).

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat komisi IX, Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan menjelaskan persoalan defisit yang melilit BPJS Kesehatan.

Salah satu faktor yang menyebabkan defisit adalah membengkaknya biaya pengobatan bagi peserta yang menderita penyakit katastropik seperti jantung, ginjal, kanker, stroke, thalasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hemofilia.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00

Ketua Umum PAN Setuju Uang Saksi Dibiayai Negara