Hanura

Pelayanan Kesehatan Anak Terancam

 SABTU, 31 MARET 2018 , 09:25:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pelayanan Kesehatan Anak Terancam

Foto/Net

RMOL. Sejumlah upaya dikerah­kan pemerintah untuk menga­tasi defisit di BPJS Kesehatan. Salah satunya, dengan revisi Perpres Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah memasuki tahap sinkronisasi. Saat ini draft tersebut sudah di Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi dan akan disahkan pada April mendatang.
Pegiat BPJS Watch, German E. Anggent mengungkapkan, semangat revisi Perpres JKN ini adalah menyesuaikan den­gan situasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Revisi tersebut dikhawatirkan akan mengu­rangi manfaat layanan BPJS Kesehatan bagi pesertanya.

"Ini sangat bertentangan den­gan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan manfaat pelayanan kesehatan untuk anak yang selama ini minim dan memprihatinkan," katanya.

Pihaknya memprediksi, kebu­tuhan fasilitas NICU/PICU dan pembiayaannya akan dikurangi, termasuk pelayanan untuk pe­nyakit-penyakit katastropik pada anak. Padahal pelayanan BPJS diharapkan mampu mengurangi angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak.

Meski diikutsertakan dalam proses sinkronisasi terkait re­visi Perpres JKN tersebut, BPJS Watch menyatakan kecewa lan­taran usulannya tidak dimasuk­kan dalam rancangan Perpres tersebut.

"Alasan BPJS defisit tidak tepat karena UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab membantu pendanaan JKN," terangnya.

BPJS Watch mencatat, pada 2017 tercatat ada 4,8 juta kela­hiran, sementara berdasarkan data dari BPJS Kesehatan me­nyebutkan hanya 700 ribu kela­hiran yang dilayani oleh BPJS kesehatan.

"Ini artinya ada 4 juta bayi tidak terlindungi oleh skema JKN ditengah situasi angka ke­matian ibu dan bayi tidak yang juga menurun," ujar German.

Pihaknya menekankan, dalam hal pelayanan pengobatan bayi dan anak tidak bisa bersuara sendiri. Selain itu masih banyak kasus bayi dan anak yang mem­butuhkan ruang NICU/PICU harus mencari sendiri rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut.

"Untuk itu BPJS Watch dan Tim Pokja Revisi Perpres JKN meminta agar pembahasan draft final yang telah diserahkan Kemenkumham ditunda final­isasinya untuk menggali lebih dalam dengan melibatkan stake­holder perlindungan anak yang lebih luas," katanya.

German menambahkan, meski BPJS Kesehatan mengalami de­fisit, program ini terbukti sangat membantu masyarakat dan men­jadi kebutuhan hajat hidup dan kebergantungan orang banyak.

"Maka sudah seharusnya kita semua sadar pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menga­takan pemerintah telah men­etapkan bauran kebijakan untuk meningkatkan efisiensi BPJS Kesehatan. Selain itu, juga ber­tujuan mendorong likuiditas keuangan BPJS Kesehatan.

Beberapa kebijakan sudah bisa dilakukan sejak awal tahun ini karena aturannya sudah ada. Sementara beberapa kebijakan lainnya baru akan efektif berlaku mulai semester II-2018 karena aturannya paling cepat diter­bitkan April. ***


Komentar Pembaca
720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Politik18 September 2018 05:35

Tingkatkan Persatuan Pemuda Lewat Kegiatan Keagamaan
KPK Telusuri Peran TGB Dalam Divestasi Saham Newmont
Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Dahlan Iskan18 September 2018 05:00

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

Nusantara18 September 2018 04:38